Dasar Hukum

Sebagai lembaga yang terpercaya, Pusat Hiperkes dan Kesehatan Kerja DKI Jakarta beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan serta kredibilitas kami didukung oleh Dasar hukum yang jelas, memastikan bahwa setiap layanan yang kami berikan telah memenuhi standar regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang profesional, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun Dasar hukum yang menjadi dasar operasional kami dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

UU 1 TAHUN 1970

TENTANG KESELAMATAN KERJA

UU NO 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN

PP NO 50 TAHUN 2012

TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PERPRES NO 07 TAHUN 2019

TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA

PERMENAKER NO. 1 TAHUN 1976

TENTANG PELATIHAN HIPERKES UNTUK DOKTER

PERMENAKER NO 1 TAHUN 1979

TENTANG PELATIHAN HIPERKES PARAMEDIS

PERMENAKER NO. 01 TAHUN 1980

TENTANG K3 KONSTRUKSI

PERMENAKER NO. 02 TAHUN 1980

TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

PERMENAKER NO 8 TAHUN 2010

ALAT PELINDUNG DIRI

PERMENAKER NO. 09 TAHUN 2016

TENTANG K3 PADA PEKERJAAN KETINGGIAN

PERMENAKER NO 5 TAHUN 2018

TENTANG K3 LINGKUNGAN KERJA

PERMENAKER NO. 08 TAHUN 2020

TENTANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

PERMENAKER NO 11 TAHUN 2023

TENTANG K3 DI RUANG TERBATAS


PERMENAKER NO 2 TAHUN 1992

TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN, KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI K3 UMUM

PERMENAKER NO 15 TAHUN 2008

TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

KEPMENAKER 186 TAHUN 1999

TENTANG UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA


KEPMENAKER 187 TAHUN 1999

TENTANG PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA


PERMENAKER NO 26 TAHUN 2014

TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

PERMENAKER NO 12 TAHUN 2015

TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK DI TEMPAT KERJA

PERDA NO 01 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Icon Call